topmetro.news, Medan – Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Zulham Efendi, mendesak pemko untuk segera memprioritaskan pemulihan pascabanjir yang masih menyisakan persoalan serius bagi masyarakat.
Zulham menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berakhir ketika air surut; justru fase setelah banjir sering menjadi periode paling rawan bagi warga.
Anggota Komisi IV DPRD Medan ini menyoroti tiga kebutuhan vital yang menurutnya harus segera dipulihkan, yakni ketersediaan air bersih, pasokan listrik, dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Ia mengingatkan bahwa tanpa pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, kondisi pascabanjir dapat jauh lebih parah dan menghambat aktivitas masyarakat.
“Air memang sudah surut, tetapi penderitaan warga belum. Banyak rumah tangga tidak bisa memasak atau membersihkan rumah karena air bersih tidak tersedia. Listrik masih padam di sejumlah titik, dan terjadi antrean BBM di SPBU. Ini fase paling rawan dan harus benar-benar menjadi fokus pemerintah,” ujar Zulham kepada wartawan, Senin (1/12/2025).
Zulham juga menyoroti antrean BBM yang mulai terjadi di sejumlah SPBU. Menurutnya, kelangkaan BBM tidak boleh dianggap sepele karena dapat mengganggu mobilitas warga, memperlambat distribusi bantuan, hingga menghambat operasional alat berat yang dibutuhkan dalam pembersihan dan perbaikan infrastruktur.
Politisi asal Medan Utara tersebut meminta Pemko Medan bersama instansi terkait bergerak cepat, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan semua kebutuhan dasar warga terpenuhi tanpa hambatan. Ia mengingatkan bahwa respons yang lambat justru dapat memperburuk dampak bencana dan memperpanjang masa pemulihan.
“Pemulihan harus berjalan dengan kepastian. Jangan sampai masyarakat semakin cemas karena air tidak mengalir, listrik padam berjam-jam, dan BBM sulit didapat. Pemerintah harus hadir penuh, bukan hanya menunggu laporan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zulham menyatakan bahwa banjir besar yang kembali melanda Medan seharusnya menjadi peringatan keras agar pemerintah memperbaiki tata kelola penanganan bencana serta memperkuat infrastruktur dasar kota.
“Pelayanan terhadap kebutuhan warga setelah banjir adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
reporter | Thamrin Samosir
